Kejari Bintan
Website Resmi Kejaksaan Negeri Bintan
BERANDA
PROFIL
VISI
MOTTO
TRI KRAMA ADHYAKSA
ORGANISASI
Intelijen
Pembinaan
Tindak Pidana Umum
Tindak Pidana Khusus
Perdata dan Tata Usaha Negara
Barang Bukti dan Barang Rampasan
ZONA INTEGRITAS
Pencanangan ZI
Pakta Integritas
Manajemen Perubahan
Penataan Tata Laksana
Penguatan Akuntabilitas
Penataan Sistem Manajemen SDM
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Penguatan Pengawasan
SARANA DAN PRASARANA
PERATURAN
UNDANG-UNDANG
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
PERATURAN PEMERINTAH
PP 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan PP 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP
PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
PP 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS
PP 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian PNS
PP 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
PERATURAN PRESIDEN
Pepres Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa
INFO PERKARA
PERKARA PIDUM
PERKARA PIDSUS
I A D
STRUKTUR ORGANISASI
Barang Bukti dan Barang Rampasan
Beranda
IKATAN ADHYAKSA DHARMAKARINI WILAYAH BINTAN
ORGANISASI
Barang Bukti dan Barang Rampasan
Intelijen
Pembinaan
Perdata dan Tata Usaha Negara
Tindak Pidana Khusus
Tindak Pidana Umum
PERATURAN
PERATURAN PEMERINTAH
PP 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian PNS
PP 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
PP 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS
PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
PP 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan PP 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP
PERATURAN PRESIDEN
Pepres Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa
UNDANG – UNDANG
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
PROFIL
Doktrin, Tugas dan Wewenang Kejaksaan RI
MOTO
TRI KRAMA ADHYAKSA
visi dan misi
SARANA DAN PRASARANA
KEJARI BINTAN DAN BAPPENDA BINTAN TANDATANGANI SKK PENAGIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH BINTAN
Pemberian Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Kepala Badan Pendapatan ...
PARA TERDAKWA DUGAAN KORUPSI VENUE PANJAT TEBING BINTAN DITUNTUT MASING-MASING 5 TAHUN 6 BULAN DAN 5 TAHUN PENJARA
Kamis tanggal 26 Agustus 2021, bertempat di Ruang Sidang ...
JAKSA DATUN KEJARI BINTAN MELAKSANAKAN PENAGIHAN PERUSAHAAN YANG MENUNGGAK IURAN BPJS KETANAGAKERJAAN
Penyelesaian Pelaksaan Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS ...
KEJARI BINTAN JALIN KERJASAMA DI BIDANG DATUN DENGAN PT BANK RIAU KEPRI
Senin, Kepala Kejaksaan Negeri Bintan I WAYAN RIANA, S.H., ...
FAJRIAN YUSTIARDI RESMI JABAT KASI PIDSUS KEJARI BINTAN GANTIKAN SENOPATI
Pada hari Kamis, 19 Agustus 2021 telah dilaksanakan Serah ...
Sambutan Kajari Bintan
Profile
Top
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN NEGERI BINTAN APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED. TERIMAKASIH ATAS KUNJUNGANNYA.
