Kejari Bintan
Website Resmi Kejaksaan Negeri Bintan
BERANDA
PROFIL
VISI
MISI
MOTTO
TRI KRAMA ADHYAKSA
organisasi
Kepala Kejaksaan Negeri
Intelijen
Pembinaan
Tindak Pidana Khusus
Tindak Pidana Umum
Perdata dan Tata Usaha Negara
zona integritas
Pencanangan ZI
Pakta Integritas
Manajemen Perubahan
Penataan Tata Laksana
Penguatan Akuntabilitas
Penataan Sistem Manajemen SDM
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Penguatan Pengawasan
SARANA DAN PRASARANA
PERATURAN
UNDANG-UNDANG
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
PERATURAN PEMERINTAH
PP 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan PP 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP
PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
PP 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS
PP 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian PNS
PP 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
PERATURAN PRESIDEN
Pepres Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa
INFO PERKARA
PERKARA PIDUM
PERKARA PIDSUS
I A D
Beranda
organisasi
Intelijen
Kepala Kejaksaan Negeri
Pembinaan
Perdata dan Tata Usaha Negara
Tindak Pidana Khusus
Tindak Pidana Umum
PERATURAN
PERATURAN PEMERINTAH
PP 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian PNS
PP 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
PP 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS
PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
PP 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan PP 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP
PERATURAN PRESIDEN
Pepres Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa
UNDANG – UNDANG
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
profil
Doktrin, Tugas dan Wewenang Kejaksaan RI
misi
motto
TRI KRAMA ADHYAKSA
visi dan misi
Sample Page
SARANA DAN PRASARANA
SIDANG PEMERIKSAAN SAKSI DUGAAN TINDAK PIDANA PEMERASAN ATAU PENIPUAN BANTUAN OPERASIONAL LPQ/TPG DARI KEMENTERIAN AGAMA RI
Pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021, bertempat di ...
KUNJUNGAN KERJA KAJATI KEPRI KE KANTOR KEJAKSAAN NEGERI BINTAN
KUNJUNGAN KERJA KAJATI KEPRI Pada hari Selasa Tanggal 26 ...
VAKSINISASI COVID-19 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BINTAN
Pada hari Jumat 15 Januari 2021, Bpk Sigit Prabowo, ...
PENYIDIK KEJARI BINTAN MELAKUKAN PENAHANAN TERSANGKA DUGAAN KORUPSI PT. BINTAN INTI SUKSES
Pada hari Rabu 13 Januari 2020, Penyidik Kejari Bintan ...
ANTAR BARANG BUKTI GRATIS OLEH BIDANG PB3R KEJAKSAAN NEGERI BINTAN KE DESA TELUK BAKAU
Pada hari Kamis 03 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengembalian ...
Sambutan Kajari Bintan
Profile
Top
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN NEGERI BINTAN APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED. TERIMAKASIH ATAS KUNJUNGANNYA.
